Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia mengajukan permohonan kepada pemerintah agar pembebasan bea masuk impor Liquefied Petroleum Gas diterapkan secara permanen.

Kebijakan tarif nol persen tersebut sebelumnya dijadwalkan berakhir pada Januari setelah berlaku selama enam bulan untuk mendukung efisiensi biaya.

Ketua INAPLAS Suhar Miyarso menyampaikan usulan itu langsung kepada Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji di Jakarta.

Fasilitas tarif khusus ini dinilai penting agar pelaku industri memiliki keleluasaan dalam memilih bahan baku berdasarkan pergerakan harga pasar internasional.

Meski demikian, efektivitas insentif tersebut diakui belum maksimal karena harga komoditas global masih sering berfluktuasi.

Biaya impor antara LPG dan naphta saat ini tercatat relatif berimbang, bahkan terkadang harga LPG justru lebih tinggi.

Penggunaan LPG sebagai alternatif bahan baku baru akan memberikan keuntungan besar ketika harganya berada di bawah naphta.

Kondisi harga yang kompetitif tersebut pernah terjadi pada masa lalu sehingga asosiasi ingin opsi bahan baku ini tetap terbuka.

LPG bersama naphta merupakan bahan utama bagi fasilitas pemecah naphta di sektor petrokimia nasional.

Pengolahan kedua bahan tersebut menghasilkan senyawa dasar seperti etilena dan propilena.

Senyawa kimia itu kemudian diolah lebih lanjut menjadi resin plastik serta berbagai produk turunan penunjang manufaktur.