Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa berencana melaporkan penerapan restorative justice terkait perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Rencana pengaduan tersebut disampaikan langsung oleh Tifa setelah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Kamis, 5 November 2026.

Dalam pernyataannya, Tifa mempersoalkan mekanisme penyelesaian perkara yang dinilai tidak diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh pihak terlapor.

Laporan kepolisian dalam perkara tersebut sebelumnya disebut melibatkan delapan orang.

Namun, Tifa menyebutkan bahwa penerapan restorative justice hanya menyasar beberapa orang saja meskipun laporan polisinya sudah dicabut.

Oleh karena itu, ia berencana membawa persoalan ini kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk menguji dugaan penyalahgunaan wewenang.

Menurut Tifa, pencabutan laporan semestinya memberikan dampak hukum yang setara bagi seluruh individu yang tercantum dalam laporan tersebut.

Dalam persidangan perkara ini, jaksa penuntut umum menerapkan sejumlah dakwaan yang merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku.

Dakwaan primer menggunakan Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, dakwaan subsider merujuk pada Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, jaksa juga menerapkan Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto UU Nomor 1 Tahun 2026.