"Nah, kemudian ini jelas bermanfaat juga untuk daerah, karena daerah juga tidak perlu keluar banyak sprinjal [Surat Perintah Perjalanan Dinas] dan macam-macam.

Itu bisa mengetahui program-program pusat yang ada di daerah," ujar Tito Karnavian.

Tito memberikan contoh sinkronisasi pembangunan jalan nasional dengan jalan provinsi.

Pemerintah daerah dapat menyesuaikan pembangunan infrastruktur berdasarkan program pemerintah pusat sehingga jaringan jalan yang dibangun saling terhubung.

Koordinasi serupa dapat diterapkan pada pembangunan irigasi.

Pemerintah daerah bisa melanjutkan pembangunan jaringan sekunder dan tersier sesuai kewenangannya setelah pemerintah pusat membangun jaringan utama.

"Ini ...

jelas akan menghemat dan membuat pembangunan terencana lebih baik, dapat dievaluasi pelaksanaannya di perjalanan dan evaluasi akhir untuk menuju tahun anggaran berikutnya," ujar Tito.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah memiliki Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memuat program kerja dan penganggaran pemerintah daerah.

Informasi tersebut mencakup rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perkembangan realisasi belanja setiap bulan.

Data SIPD dapat dimanfaatkan kementerian dan lembaga untuk memantau perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah.

Informasi tersebut juga mendukung evaluasi program dan penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.

Meski mendukung integrasi, Tito mengingatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga harus tetap memiliki kewenangan atas pengelolaan data sektoralnya.

Pemusatan seluruh kewenangan pada satu institusi berpotensi menimbulkan tumpang tindih regulasi dan tanggung jawab.

Ia juga menyoroti perlunya pembatasan terhadap informasi yang dapat dipertukarkan, khususnya data sensitif yang berkaitan dengan keamanan negara.

Penguatan keamanan siber diperlukan untuk mengantisipasi peretasan maupun gangguan sistem yang dapat menghambat pelayanan dan aktivitas pemerintahan.

"Kami kira demikian, kami dari Kementerian Dalam Negeri tentu mendukung sepenuhnya Undang-Undang Satu Data Indonesia," tandas Tito.