Komdigi Hubungkan Data Pemerintah Lewat UU Satu Data, Warga Tak Perlu Bolak-balik Urus Dokumen
"Nah, kemudian ini jelas bermanfaat juga untuk daerah, karena daerah juga tidak perlu keluar banyak sprinjal [Surat Perintah Perjalanan Dinas] dan macam-macam.
Itu bisa mengetahui program-program pusat yang ada di daerah," ujar Tito Karnavian.
Tito memberikan contoh sinkronisasi pembangunan jalan nasional dengan jalan provinsi.
Pemerintah daerah dapat menyesuaikan pembangunan infrastruktur berdasarkan program pemerintah pusat sehingga jaringan jalan yang dibangun saling terhubung.
Koordinasi serupa dapat diterapkan pada pembangunan irigasi.
Pemerintah daerah bisa melanjutkan pembangunan jaringan sekunder dan tersier sesuai kewenangannya setelah pemerintah pusat membangun jaringan utama.
"Ini ...
jelas akan menghemat dan membuat pembangunan terencana lebih baik, dapat dievaluasi pelaksanaannya di perjalanan dan evaluasi akhir untuk menuju tahun anggaran berikutnya," ujar Tito.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah memiliki Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memuat program kerja dan penganggaran pemerintah daerah.
Informasi tersebut mencakup rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta perkembangan realisasi belanja setiap bulan.
Data SIPD dapat dimanfaatkan kementerian dan lembaga untuk memantau perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah.
Informasi tersebut juga mendukung evaluasi program dan penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.
Meski mendukung integrasi, Tito mengingatkan bahwa setiap kementerian dan lembaga harus tetap memiliki kewenangan atas pengelolaan data sektoralnya.
Pemusatan seluruh kewenangan pada satu institusi berpotensi menimbulkan tumpang tindih regulasi dan tanggung jawab.
Ia juga menyoroti perlunya pembatasan terhadap informasi yang dapat dipertukarkan, khususnya data sensitif yang berkaitan dengan keamanan negara.
Penguatan keamanan siber diperlukan untuk mengantisipasi peretasan maupun gangguan sistem yang dapat menghambat pelayanan dan aktivitas pemerintahan.
"Kami kira demikian, kami dari Kementerian Dalam Negeri tentu mendukung sepenuhnya Undang-Undang Satu Data Indonesia," tandas Tito.
Update Terbaru
Jadwal Wakil Indonesia di Hong Kong Open Hari Ini: Ujian Berat Menanti
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Mental Desta Runtuh Gara-Gara Pertanyaan Anak Soal Sumber Uang
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB






