Untuk mendukung kebutuhan tersebut, Komdigi mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dengan dukungan infrastruktur Pusat Data Nasional (PDN) dan Jaringan Intra Pemerintah (JIP).

Ketiganya disiapkan untuk menghubungkan sistem elektronik milik berbagai instansi.

Integrasi juga tidak berarti seluruh basis data masyarakat harus dipindahkan ke satu pusat penyimpanan.

UU SDI menerapkan prinsip data remains at source, yang mempertahankan tanggung jawab setiap kementerian dan lembaga atas kualitas, validitas, serta pemutakhiran data masing-masing.

Meutya menegaskan, pemanfaatan informasi tetap harus mengikuti kewenangan dan tujuan yang jelas.

Pelaksanaannya juga perlu selaras dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta peraturan sektoral lainnya.

Pengaturan hak akses, pembatasan tujuan penggunaan, keamanan infrastruktur, dan pengawasan pemrosesan data menjadi bagian dari perlindungan privasi masyarakat.

"Kedaulatan data diwujudkan melalui pengaturan hak akses, pembatasan tujuan penggunaan, pengamanan infrastruktur, serta pengawasan tata kelola data.

Penguasaan negara atas data tentu harus tetap sejalan dengan perlindungan privasi masyarakat," ujar Meutya.

Meutya juga menyatakan keberhasilan UU SDI perlu dilihat dari manfaat langsung bagi masyarakat, bukan semata-mata jumlah sistem elektronik yang terhubung atau infrastruktur digital yang berhasil dibangun.

"Keberhasilan undang-undang ini akan diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat. Mari kita sama-sama mewujudkan visi Satu Data Indonesia," ujar Meutya.

Sinergi Pusat dan Daerah

Dari sisi pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menilai integrasi data dapat memperkuat koordinasi program pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Kemudahan akses informasi juga dinilai dapat mengurangi kebutuhan perjalanan dinas untuk memperoleh informasi mengenai program pusat di wilayah masing-masing.