Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membeberkan riwayat pendidikannya saat dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus tudingan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo.

Jokowi menjelaskan hal itu setelah jaksa penuntut umum memintanya menerangkan riwayat pendidikan dari SD hingga perkuliahan di PN Jakarta Timur, Kamis (5/11).

Ia menyebut bersekolah di SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta, lalu SMP Negeri 1 Kota Surakarta, dan SMA Negeri 6 Kota Surakarta.

"Kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Yang Mulia," kata Jokowi.

Mata Kuliah Pilihan di Fakultas Kehutanan

Jaksa kemudian menanyakan apakah Jokowi mengambil mata kuliah pilihan khusus selama kuliah.

Jokowi menjelaskan bahwa di Fakultas Kehutanan tidak ada penjurusan, tetapi mahasiswa diberikan pilihan untuk mengambil mata kuliah pilihan.

Ia mengaku banyak mengambil mata kuliah pilihan di bidang Teknologi Hasil Hutan atau Teknologi Kayu.

Mata kuliah tersebut antara lain Struktur dan Sifat Kayu, Pengeringan Kayu, Pengawetan Kayu, Pulp dan Kertas, Industri Kayu Lapis, serta Penggergajian.

"Teman-teman saya menyampaikan bahwa saya berada di wilayah jurusan Teknologi Kayu atau Teknologi Hasil Hutan, Yang Mulia," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Roy Suryo didakwa melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran terkait informasi elektronik dalam kasus tudingan ijazah palsu Jokowi.

Surat dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan di PN Jaktim pada Kamis (17/9).

Jaksa mendakwa Roy melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada dakwaan subsidair, Roy didakwa melanggar Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jaksa juga mendakwa Roy melanggar Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.