Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah strategis dalam upaya pencegahan praktik korupsi di lingkungan pemerintahannya.

Langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan terintegrasi yang melibatkan berbagai lembaga.

Kolaborasi ini dijalankan bersama KPK, BPK, BPKP, serta jajaran inspektorat pemerintah daerah.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan komitmen tersebut dalam Gelar Pengawasan Daerah.

Kegiatan ini mengangkat tema deteksi dini dan sistem peringatan dini pencegahan korupsi terintegrasi di Semarang.

Proses pengawasan ditekankan agar berjalan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program.

Inspektur Provinsi Jawa Tengah Endro Hudiyono juga memaparkan berbagai capaian kinerja daerah.

Pemprov Jateng tercatat berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK secara berturut-turut.

Selain itu, indeks reformasi birokrasi dan integritas daerah juga berada pada kategori yang sangat baik.

Capaian Monitoring Center for Prevention dari KPK serta kepatuhan pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan turut mencatatkan hasil maksimal.

Pencapaian tersebut dibuktikan dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK selama lima belas kali berturut-turut.

Selain itu, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN dan SPT Tahunan bagi seluruh wajib lapor di daerah tersebut juga telah mencapai seratus persen.