Bareskrim Polri menyatakan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terbongkar berkat adanya laporan polisi.

Tindakan penyadapan tersebut berlangsung pada rentang waktu tahun 2025-2026 ketika Jenderal Listyo Sigit masih aktif menjabat sebagai Kapolri.

Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur resmi yang diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010.

Sejumlah nomor dimasukkan ke dalam server LIMS tanpa melalui tahapan verifikasi serta tanpa kaitan proses penegakan hukum.

Petugas pelapor yang mengetahui kejadian itu kemudian membuat laporan resmi pada tanggal 30 Oktober tahun 2026.

Sasaran penyadapan diduga mencakup nomor milik Presiden Prabowo, pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan pengusaha.

Penyidik telah memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli serta menyita sejumlah barang bukti pendukung.

Bareskrim Polri menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal ini.

Daftar Tersangka dan Pasal yang Dijerat

Tiga jenderal yang ditetapkan sebagai tersangka meliputi eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.

Sementara itu, satu jenderal lainnya berinisial SU atau Irjen Slamet Uliandi saat ini masih berstatus sebagai saksi dalam penyidikan perkara tersebut.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang ITE.