Pemerintah menyiapkan langkah perluasan pemungut Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi digital luar negeri dari enam lembaga menjadi 30 lembaga keuangan.

Kebijakan tersebut dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri hanya menyasar transaksi yang memenuhi kriteria.

Mekanisme tersebut dinilai bukan kebijakan untuk mengenakan pajak secara otomatis atas setiap perpindahan dana masyarakat.

Penjelasan Resmi Terkait Transfer Antarbank

Suahasil menyatakan tidak terdapat kebijakan pajak baru yang secara otomatis mengenakan PPN atas setiap transfer antarbank maupun dompet digital.

Pelaksanaan sistem tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2026 yang dimulai sejak 25 September 2026.

Ketentuan mengenai layanan teknologi finansial juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2022.

Aturan itu menyebutkan PPN dapat dikenakan terhadap imbalan jasa tertentu, bukan terhadap seluruh nominal uang yang dikirimkan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti menyatakan transfer dana personal tidak termasuk sasaran pemungutan otomatis.

Dalam tahap awal, DJP telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam skema tersebut.

Keenam lembaga tersebut meliputi BRI, BNI, BSI, Bank Mandiri, BTN, dan LinkAja.

Perluasan menuju 30 lembaga keuangan saat ini masih menunggu penyelesaian tahapan pengujian dan stabilisasi sistem.