Bareskrim Polri secara resmi menetapkan tiga jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Tiga jenderal tersebut adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan bahwa aksi penyadapan tanpa prosedur tersebut berlangsung selama periode 2025 hingga 2026.

Para tersangka diduga memasukkan sejumlah nomor telepon, termasuk nomor Presiden Prabowo, ke dalam alat sadap tanpa melalui proses verifikasi resmi.

Selain itu, para tersangka juga menghapus file hasil sadapan dan menghilangkan jejak log pada Oktober 2026.

Tindakan penghapusan jejak tersebut kemudian dilaporkan oleh petugas yang mengetahui aksi itu pada tanggal 30 Oktober 2026.

Sementara itu, satu perwira tinggi lainnya yakni Irjen Pol Slamet Uliandi masih berstatus sebagai saksi dalam perkara ini.

Ketiga tersangka kini dijerat dengan ketentuan hukum yang mencakup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Undang-Undang ITE.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah mengetahui dirinya menjadi korban penyadapan oleh para perwira tinggi tersebut.