Buntut pesta narkoba di sebuah hotel Surabaya terus bergulir. Tiga kader Gerindra yang duduk di DPRD Jawa Timur resmi dipecat, sementara tujuh polisi yang melakukan penangkapan dimutasi dan kini diperiksa Propam.

Pemecatan itu diputuskan Mahkamah Partai Gerindra pada 8 Oktober 2026 dan diumumkan Ketua Majelis Kehormatan Gerindra, Habiburokhman, pada Senin, 2 November 2026. Sekretaris DPD Gerindra Jatim, Kharisma Febriansyah, membenarkan keputusan DPP tersebut.

Kasus ini bermula pada Senin, 28 September 2026 dini hari, ketika Satresnarkoba Polrestabes Surabaya menggerebek sebuah kamar hotel di kawasan Ketintang, Surabaya. Delapan orang diamankan dalam operasi tersebut. Hasil tes urine menunjukkan tujuh orang positif ekstasi dan satu orang positif sabu sekaligus ekstasi.

Di antara yang diamankan, terdapat tiga anggota DPRD dari Fraksi Gerindra: Muhammad Ukasyah Ali Murtadho dari Kabupaten Malang, Asrila Diska Rimunda dari Banyuwangi, dan Afif Reza Rimunda dari Situbondo. Ketiganya kemudian menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Banyuwangi lewat mekanisme restorative justice.

Mutasi Tujuh Personel dan Dugaan yang Belum Terbukti

Tak lama berselang, tujuh anggota Satresnarkoba Polrestabes Surabaya dimutasi melalui telegram tertanggal 23 Oktober 2026. Iptu Kevin Asshabul Kahfi yang sebelumnya Kanit 1 kini menjadi Kanit Reskrim Polsek Gubeng, sementara rekannya tersebar ke Polsek Tambaksari, Tegalsari, dan Genteng, serta satu orang ke staf SDM Polrestabes.

Kapolrestabes Surabaya Kombes Luthfie Sulistiawan menyebut mutasi itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur yang kini diperiksa intensif oleh Bidpropam Polda Jatim. Kabid Propam Kombes Imam Setiawan mengonfirmasi ketujuh personel tersebut sedang menjalani pemeriksaan klarifikasi.

Habiburokhman sendiri menyebut para polisi yang dimutasi diduga meminta uang kepada pihak yang ditangkap. Pernyataan itu penting ditempatkan secara proporsional: hingga kini belum ada hasil pemeriksaan resmi Propam yang mengonfirmasi dugaan tersebut. Gerindra juga menegaskan tidak pernah ada komunikasi, apalagi intervensi, dengan Polrestabes Surabaya dalam perkara ini.

Indonesia Police Watch (IPW) sebelumnya sempat menduga ada intervensi politik di balik mutasi tersebut dan meminta Kapolda Jawa Timur memberi perhatian khusus. Polisi pun mengimbau publik tidak buru-buru menarik kesimpulan sebab-akibat sebelum pemeriksaan rampung.