Polemik penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sukoharjo berbuntut panjang. Kapolres Sukoharjo AKBP Andika Dharma Sena dinonaktifkan dari jabatannya, dan bukan hanya dia — tiga anggota lain ikut diperiksa Propam Mabes Polri terkait peristiwa tersebut.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dalam keterangan Senin (2/11/2026), menyampaikan bahwa total empat personel diperiksa. Selain AKBP Andika Dharma Sena (ADS), ketiganya adalah Iptu AS selaku Kasat Reskrim, Ipda FA selaku Kanit Pidum, dan Ipda RAP selaku Kanit PPA — ketiganya disebut dengan inisial. Mereka adalah personel yang terlibat dalam penanganan perkara penggeledahan ponpes tersebut.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, keempatnya dibebastugaskan untuk sementara dari jabatan masing-masing. Langkah ini disebut diambil menyusul pengaduan terkait dampak penggeledahan, termasuk trauma yang dirasakan para santriwati dan pengasuh pondok pesantren.

Melalui keterangan yang sama, Polri menyampaikan penyesalan yang mendalam dan keprihatinan atas keluhan serta trauma tersebut, khususnya karena yang terdampak adalah anak dan perempuan sebagai kelompok rentan. Hingga kini belum ada keterangan mengenai hasil pemeriksaan maupun sanksi yang mungkin dijatuhkan, dan belum disebutkan siapa yang menggantikan posisi Kapolres Sukoharjo selama penonaktifan ini.