Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat budaya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui ajang Innovative Government Award 2026.

Pemerintah ingin inovasi menjadi budaya kerja nyata dengan memberi ruang bagi pegawai berinisiatif serta melibatkan warga dalam mencari solusi.

Dorongan Penguatan Ekosistem Inovasi Daerah

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa esensi ajang tersebut tidak berhenti pada pemberian penghargaan saja.

Kegiatan itu harus menjadi pemantik bagi daerah untuk terus menciptakan, mereplikasi, serta memperluas manfaat praktik baik secara berkelanjutan.

Ruang kreativitas yang diberikan perlu dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan secara kontekstual, terukur, dan juga bertanggung jawab.

Inovasi dinilai bukan sekadar aplikasi baru, kegiatan baru, ataupun perubahan nama program semata.

Inovasi merupakan cara baru yang jauh lebih efektif dalam menghasilkan nilai penting bagi publik.

Sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat di Indonesia mencakup produktivitas, kualitas kelembagaan, pengembangan teknologi, dan nilai ekonomi.

Ekosistem inovasi harus dibangun secara konsisten lewat penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, serta media.

Pemerintah daerah juga didorong untuk membuka ruang bagi para inovator dalam memperluas replikasi praktik yang terbukti berhasil.

Selain itu, pentingnya inovasi dalam mendorong kemandirian fiskal daerah yang sehat dan berkeadilan turut ditekankan.

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah harus bertumpu pada pendataan akurat, administrasi modern, perluasan basis penerimaan, serta perbaikan layanan.

Sinergi antara pusat dan daerah harus terlihat nyata dalam proyek yang saling menguatkan serta mengurangi hambatan investasi.

Pelaksana Tugas Kepala BSKDN Kemendagri Raden Gani Muhamad menyampaikan bahwa ajang tersebut melibatkan 48.246 inovasi dari 541 daerah.

Jumlah tersebut tercatat mengalami peningkatan sebesar 31,31 persen jika dibandingkan dengan pelaksanaan pada tahun 2025.

Proses penilaian melibatkan sebanyak 30 anggota tim penilai dari 26 instansi yang terdiri dari berbagai unsur.

Unsur penilai tersebut meliputi kementerian atau lembaga, akademisi, organisasi nonpemerintah, hingga media massa.

Tahapan presentasi menjadi bagian penting untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang berhasil menunjukkan dampak signifikan.