Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 kembali diburu pekerja. Program untuk triwulan IV 2026 ini direncanakan sebesar Rp900 ribu per penerima, yang merupakan akumulasi Rp300 ribu per bulan untuk Oktober, November, dan Desember 2026, dan disalurkan dalam satu kali pencairan.

Pemerintah menyiapkan bantuan tersebut bagi 13,3 juta pekerja. Karena itu, penting bagi pekerja untuk mengetahui cara memeriksa statusnya sendiri, bukan mengandalkan pesan berantai yang belum jelas kebenarannya.

Jalur pertama adalah laman BSU Kemnaker, bsu.kemnaker.go.id. Pekerja yang sudah punya akun bisa langsung masuk, sementara yang belum perlu mendaftar dan melengkapi profil. Setelah itu, masukkan NIK 16 digit sesuai KTP dan kode keamanan yang tampil, lalu tekan tombol cek status.

Jalur kedua adalah laman BSU BPJS Ketenagakerjaan, bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Pekerja diminta mengisi formulir berisi NIK KTP, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, nomor ponsel aktif, dan alamat email untuk mengetahui apakah termasuk calon penerima.

Jalur ketiga adalah aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Di aplikasi ini, pekerja cukup masuk dengan akun yang sudah terdaftar, mencari spanduk Cek Eligibilitas Bantuan Subsidi Upah di kolom informasi, lalu mengisi data diri yang diminta hingga status kelayakan tampil.

Jalur keempat adalah aplikasi PosPay, yang relevan bagi pekerja dengan penyaluran melalui PT Pos Indonesia. Di PosPay, pekerja memilih jenis bantuan BSU Tahun 2026, memasukkan NIK, lalu menekan tombol cek status.

Ada tiga status yang dikenal dari mekanisme penyaluran sebelumnya, yakni terdaftar, ditetapkan, dan tersalurkan. Namun, perlu diingat bahwa kriteria final penerima dan jadwal pasti pencairan BSU 2026 belum diumumkan resmi. Acuan sementara dari periode sebelumnya meliputi status WNI, kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah, dan batas upah Rp3,5 juta per bulan, yang semuanya masih bisa berubah.

Karena sejumlah laman sempat tidak bisa diakses saat diperbarui, pekerja yang mendapati fitur cek belum berfungsi disarankan menunggu pembaruan resmi dan terus memantau kanal Kemnaker serta BPJS Ketenagakerjaan.