Pemerintah belum mengambil keputusan final terkait rencana kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kebijakan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan untuk program pada 2027.

Pembahasan itu berlangsung setelah rapat terbatas yang diselenggarakan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (2/11/2026).

Sebelumnya, pemerintah mempertimbangkan penyesuaian batas PTKP sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan.

Kendati demikian, rencana tersebut masih memerlukan kajian lebih mendalam dari pihak Kementerian Keuangan sebagai pelaksana kebijakan perpajakan.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menekankan pentingnya analisis mendalam sebelum keputusan diambil, khususnya dalam melihat kondisi daya beli masyarakat.

Hingga keterangan terbaru disampaikan pada Selasa (3/11/2026), proses pengkajian kebijakan tersebut masih terus berlanjut.

Kementerian Keuangan sebelumnya memberikan sinyal bahwa perubahan batas PTKP tersebut belum tentu diperlukan dan masih membutuhkan kajian lebih lanjut sebelum diterapkan secara resmi.

Dengan demikian, kepastian mengenai penyesuaian tarif pajak ini masih harus menunggu hasil evaluasi menyeluruh dari berbagai pihak terkait hingga menjelang pelaksanaan program tersebut.