Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia secara terbuka mendorong pimpinan partai politik di DPR RI agar segera mengadakan pertemuan khusus.

Pertemuan tersebut dinilai sangat mendesak untuk membahas polemik keabsahan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Desakan ini mengemuka setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan yang menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah.

Tiga Prinsip Utama Pertemuan Pimpinan Parpol

Doli mengingatkan agar pertemuan para ketua umum partai nanti berpedoman pada tiga prinsip dasar utama.

Prinsip tersebut mencakup kepentingan rakyat yang harus didengar, kepatuhan terhadap konstitusi, serta menjaga keutuhan kedaulatan negara.

Ia menegaskan bahwa polarisasi politik yang berkepanjangan akibat masalah ini harus dihindari secara bersama-sama.

Di sisi lain, Doli menilai wacana pembentukan hak angket maupun pansus di DPR sudah tidak lagi relevan.

Menurutnya, langkah penindakan terkait pemberhentian sudah memiliki mekanisme tersendiri yang diatur dalam undang-undang.

Mekanisme Konstitusional Pemberhentian

Ia menjelaskan bahwa mekanisme pemberhentian wakil presiden sudah diatur secara jelas dalam Pasal 7A, 7B, dan 7C UUD 1945 melalui penggunaan hak menyatakan pendapat.

Melalui aturan tersebut, masing-masing fraksi di parlemen memiliki ruang untuk menyikapi putusan lembaga peradilan secara terukur.

Lebih lanjut, Doli tidak menampik bahwa partainya juga terus membuka komunikasi secara rutin dengan berbagai partai lain seperti PKS dan PDIP.

Langkah dialog antarpengurus partai ini dinilai penting untuk merespons dinamika politik yang berkembang di tengah masyarakat secara proporsional.