Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memberikan penjelasan penting terkait kebijakan pajak digital.

Lembaga tersebut menegaskan bahwa tidak semua aktivitas transfer bank akan dikenai pajak digital.

Kebijakan tersebut menggunakan skema Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri.

Penjelasan ini disampaikan untuk merespons wacana penerapan pajak digital yang melibatkan perbankan.

Kriteria Objek Pajak Pertambahan Nilai

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti memberikan keterangan.

Ia menyatakan bahwa skema tersebut hanya berlaku bagi transaksi digital luar negeri tertentu.

Transaksi tersebut harus memenuhi kriteria sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai sesuai ketentuan.

Transfer dana personal dan kiriman uang masyarakat dipastikan tidak otomatis menjadi objek PPN.

Sistem ini dirancang untuk menata pemungutan PPN secara adil dan tertib.

Pemerintah berupaya mencegah pemungutan ganda atas transaksi digital yang dilakukan konsumen.

Apabila PPN sudah dipungut pelaku usaha PMSE yang ditunjuk, transaksi tidak dipungut SPP-TDLN.

Bank dan lembaga pembayaran yang ditunjuk akan membantu mengidentifikasi transaksi.

Tahap pengujian dan stabilisasi sistem telah dilakukan sebelum kebijakan ini diterapkan penuh.

Enam lembaga telah ditunjuk sebagai Pemungut PPN dalam penyelenggaraan sistem tersebut.

Rencana Penerapan dan Keterlibatan Perbankan

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengungkap rencana pemerintah.

Pemerintah berencana menerapkan pajak digital dengan melibatkan perbankan serta fintech.

Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari berbagai transaksi.

Pemanfaatan teknologi informasi dan kecerdasan buatan turut disiapkan dalam proses pemungutan.

Rasio penerimaan negara dinilai masih perlu ditingkatkan dibandingkan negara lainnya.