Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah melayangkan kecaman keras terhadap tindakan aparat kepolisian.

Aparat sebelumnya melakukan penggeledahan di Pondok Pesantren Putri Hamalatul Qur'an yang berlokasi di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban.

Sorotan Tajam Terhadap Prosedur Penggeledahan

Organisasi tersebut menyoroti dugaan tindakan intimidatif serta penggunaan senjata laras panjang saat proses tersebut berlangsung.

Selain itu, prosedur yang menyasar perempuan dan anak-anak turut dipertanyakan karena dinilai mengabaikan prinsip hak asasi manusia.

Tindakan penyitaan barang-barang pribadi milik para penghuni pesantren juga menjadi sorotan utama dalam pernyataan resmi tersebut.

Desakan Evaluasi dan Tindakan Tegas

Muhammadiyah mendesak Kapolri untuk segera mengambil langkah tegas terhadap pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini.

Evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur penegakan hukum di lingkungan pendidikan pesantren turut disuarakan.

Respons dan Klarifikasi Pihak Kepolisian

Sebelumnya pihak Kepolisian memastikan akan mendalami keluhan masyarakat terkait penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Quran di Sukoharjo dan Karanganyar yang terjadi pada 27 Oktober 2026.

Kadiv Humas Polri menyatakan laporan tersebut akan ditindaklanjuti secara objektif dan profesional melalui mekanisme pengawasan internal.

Berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran dan perusakan sebuah warung makan di Desa Parangjoro pada 12 September 2026.

Dalam perkara itu, polisi telah mengamankan seorang tersangka dan mencari satu orang lainnya yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.

Polda Jawa Tengah juga menyebut telah melibatkan personel Polisi Wanita serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Sukoharjo selama proses penggeledahan berlangsung.

Para santriwati yang sempat diamankan kemudian dipulangkan kepada orang tua atau wali masing-masing pada hari yang sama dengan pendampingan psikologis.