Penggugat surat keterangan penyetaraan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yakni H. M. Subhan meminta agar Gibran segera meninggalkan jabatannya.

Subhan menyampaikan bahwa Gibran mempunyai waktu selama 60 hari ke depan untuk turun dari jabatannya di Istana.

Ia menegaskan akan mendatangi Gibran dan memintanya pulang ke Solo apabila batas waktu tersebut telah terlewati.

Menurut Subhan, putusan kasasi di Mahkamah Agung membawa konsekuensi hukum bahwa posisi wakil presiden saat ini menjadi tidak sah.

Duduk Perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung sebelumnya telah mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dalam tingkat kasasi.

Putusan tersebut tercatat dalam Putusan No. 742 K/TUN/2026 yang dibacakan pada hari Jumat, 30 Oktober 2026.

Majelis hakim tingkat kasasi dipimpin oleh Hakim Ketua Yulius serta didampingi Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto sebagai anggota.

Perkara ini bermula ketika Subhan menggugat Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dalam gugatannya, ia meminta pengadilan menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D. D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Selain itu, penggugat juga meminta agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasai untuk dimusnahkan.

Sebelum menang di tingkat kasasi, gugatan tersebut sempat ditolak di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta melalui putusan nomor 62/G/2026/PTUN.

JKT.

Perkara ini kemudian berlanjut ke tingkat banding dengan putusan nomor 130/B/2026/PT.TUN. JKT yang menguatkan putusan tingkat pertama.