Pemilik kendaraan di wilayah Jakarta kembali mendapat kesempatan melunasi tunggakan tanpa beban sanksi keterlambatan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengadakan pemutihan denda pajak kendaraan mulai tanggal 2 November sampai dengan 31 Desember 2026.

Kebijakan ini menjadi periode kedua pelaksanaan penghapusan sanksi administratif yang diberikan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun tersebut.

Masyarakat dibebaskan dari sanksi administratif untuk Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Fasilitas tersebut dapat dinikmati warga tanpa perlu mengajukan permohonan khusus kepada instansi terkait.

Sistem secara otomatis memberlakukan pembebasan denda ketika wajib pajak melakukan pembayaran pokok terutang.

Pembayaran dapat diselesaikan langsung melalui kantor Samsat terdekat di wilayah masing-masing.

Alternatif lain bagi masyarakat adalah memanfaatkan layanan daring melalui aplikasi Samsat Digital Nasional untuk kewajiban tahunan.

Persyaratan dokumen untuk pengurusan tahunan mencakup STNK, BPKB, serta KTP asli beserta fotokopinya masing-masing.

Proses pembayaran pajak lima tahunan tetap mewajibkan pemilik kendaraan mendatangi kantor Samsat secara langsung.

Kunjungan fisik tersebut diperlukan guna menjalani tahapan pengecekan kendaraan serta proses penggantian pelat nomor.