Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk menyubsidi bunga kredit perempuan pelaku usaha ultra-mikro dan prasejahtera.

Program tersebut disalurkan melalui PT Permodalan Nasional Madani untuk meringankan beban pembiayaan para nasabah.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat koordinasi.

Alokasi anggaran tersebut dipersiapkan untuk menopang sisa pelaksanaan program yang berlangsung hingga akhir Desember.

Pemerintah masih menghitung jumlah total nasabah yang bisa menerima manfaat berdasarkan tenggat waktu yang tersedia.

Subsidi ini berkaitan erat dengan kebijakan penurunan bunga kredit ultra-mikro dalam program PNM Mekaar.

Bunga kredit ditetapkan secara permanen sebesar 8% dari tingkat sebelumnya yang mencapai 24%.

Kebijakan penurunan suku bunga tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah nantinya akan menanggung selisih bunga yang sebelumnya menjadi kewajiban para nasabah.

Implementasi program ini ditargetkan mulai berjalan pada minggu kedua November tahun 2026.

Jadwal tersebut mengalami penyesuaian dari rencana awal yang sebelumnya menargetkan pelaksanaan pada September.

Penundaan dilakukan agar pemerintah dapat menguji penerapan kebijakan secara langsung di lapangan.

Uji coba sebelumnya telah dilaksanakan terhadap sekitar 2.000 nasabah kredit ultra-mikro.

Pelaksanaan uji coba tersebut menghasilkan sejumlah catatan yang masih memerlukan tahap evaluasi.

Kementerian UMKM juga harus menyelesaikan berbagai persyaratan administrasi penting pada pekan ini.

Salah satu tahapan administrasi yang disiapkan adalah penyusunan perjanjian kerja sama dengan pihak PNM.

Perjanjian tersebut melibatkan Kementerian UMKM sebagai kuasa pengguna anggaran dan PNM sebagai pelaksana.

Seluruh persiapan administratif ini menjadi landasan sebelum program subsidi bunga resmi diterapkan.