Badan Pengawas Obat dan Makanan dilibatkan dalam pengawasan fasilitas kesehatan serta distribusi pangan untuk program Koperasi Merah Putih.

Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan bahwa lembaganya mendampingi persiapan hingga mengawasi operasional Apotek Merah Putih.

Landasan hukum keterlibatan tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026.

Tanggung jawab lembaga mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan fasilitas usaha yang menjadi bagian dari program Koperasi Merah Putih.

Selain apotek, pengawasan juga mencakup fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage untuk produk pangan olahan.

Produk pangan olahan tersebut nantinya akan dipasarkan melalui berbagai gerai yang tergabung dalam Koperasi Merah Putih.

Pengawasan ketat terhadap fasilitas dan produk ini memerlukan koordinasi langsung dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Sinergi bersama Polri juga mencakup pengawasan aktivitas perdagangan digital atau siber yang memiliki nilai ekonomi besar.

Hingga Oktober 2026, aktivitas perdagangan digital yang menjadi perhatian telah mencatatkan nilai sekitar Rp350 miliar.

BPOM juga mencatat adanya sekitar 1,5 juta tautan penjualan daring yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Kepolisian dinilai memiliki fasilitas serta instrumen kuat untuk mendukung penguatan pengawasan terhadap perdagangan digital tersebut.