Partai Gerindra menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat penyetaraan pendidikan SMA Gibran Rakabuming Raka tidak otomatis memengaruhi posisi jabatan wakil presiden.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menyatakan keabsahan dokumen pendidikan dan kedudukan wakil presiden merupakan dua persoalan hukum yang memiliki dimensi serta mekanisme berbeda.

Mekanisme Konstitusional

Sugiat menekankan bahwa persoalan jabatan wakil presiden harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan tidak disamakan begitu saja dengan persoalan administrasi pendidikan.

Pihaknya meminta kementerian terkait dan lembaga berwenang memberikan penjelasan terbuka mengenai tindak lanjut putusan tersebut terhadap administrasi pencalonan pada Pemilu 2024.

Di sisi lain, Partai Solidaritas Indonesia turut menyatakan sikap menghormati putusan lembaga peradilan yang ditetapkan pada Jumat (30/10/2026).

Juru Bicara PSI Faldo Maldini meminta masyarakat mempelajari dokumen resmi putusan secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan atas perkara ini.

Faldo menyebutkan bahwa Gibran sebelumnya telah menyatakan kesediaannya membuka dokumen pendidikan dalam persidangan dan sikap tersebut tetap sama.

Menurutnya, perkara tersebut juga berkaitan dengan kepastian administrasi pendidikan bagi masyarakat yang menempuh pendidikan di luar negeri.

PSI berharap pemerintah memperjelas ketentuan mengenai proses penyetaraan pendidikan luar negeri agar ada kepastian hukum untuk semua pihak.