Penindakan terhadap aksi solidaritas Palestina di Inggris kembali menjadi sorotan publik.

Sebanyak 325 orang ditangkap dalam demonstrasi di sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat, London, pada Sabtu.

Kepolisian Metropolitan menangkap para peserta karena sebagian besar diduga menyatakan dukungan kepada organisasi Palestine Action.

Protes Kebijakan dan Petisi Penyelidikan Gaza

Organisasi Palestine Action sendiri telah dilarang berdasarkan undang-undang antiterorisme Inggris sejak Juli 2025.

Bersamaan dengan aksi tersebut, tekanan terhadap pemerintah Inggris meningkat lewat petisi independen.

Petisi yang meminta penyelidikan keterlibatan negara dalam perang Gaza itu telah mengumpulkan 56.947 tanda tangan.

Sebelumnya, Kepolisian Metropolitan London sempat mengonfirmasi 139 penangkapan melalui unggahan di platform X pada Sabtu malam sebelum angka keseluruhan mencapai 325 orang.

Perbedaan angka tersebut muncul dalam laporan pada waktu publikasi yang berbeda ketika demonstrasi berlangsung hingga malam hari.

Kelompok Defend Our Juries, yang mengoordinasikan aksi tersebut, menyebut penangkapan terhadap pendukung Palestine Action telah melampaui 4.000 orang sejak Juli 2025.

Kelompok itu mengkritik penggunaan undang-undang antiterorisme terhadap peserta demonstrasi damai yang secara diam-diam menyatakan penentangan terhadap genosida.

Mereka menilai pelarangan organisasi itu sepenuhnya berasal dari strategi politik internasional dan hubungan pemerintah Inggris dengan Amerika Serikat.

Proses Hukum dan Tuntutan Sanksi

Penetapan Palestine Action sebagai organisasi terlarang kini tengah menghadapi proses hukum di Mahkamah Agung Inggris setelah salah satu pendiri kelompok tersebut memperoleh izin untuk mengajukan banding.

Kementerian Dalam Negeri menyatakan akan mempertahankan kebijakan pelarangan tersebut meski terdapat data ribuan penangkapan.

Di sisi lain, petisi yang menuntut penyelidikan independen atas penjualan senjata dan keterlibatan Inggris dalam perang Gaza terus bergulir.

Sejumlah anggota parlemen, termasuk Jeremy Corbyn dan Clive Lewis, turut mendesak pemerintah memperluas sanksi serta menghentikan celah pasokan komponen militer ke Israel.