Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan aturan tegas mengenai larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri.

Kebijakan tersebut berlaku baik saat personel berada di lingkungan satuan kerja maupun ketika berada di luar kedinasan sehari-hari.

Aturan ini tertuang resmi melalui Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 yang diterbitkan pada tanggal 30 Oktober 2026.

Langkah tersebut diambil sebagai upaya pencegahan internal untuk menghadapi perubahan metode peredaran serta penyalahgunaan narkotika.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa perangkat vape berpotensi dimanfaatkan untuk menyamarkan kandungan zat terlarang.

Potensi tersebut terletak pada komponen cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge alat rokok elektrik secara terselubung.

Secara kasatmata, cairan biasa dan cairan yang telah tercampur zat narkotika sangat sulit dibedakan oleh pengamatan visual.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian khusus kepolisian adalah peredaran narkotika berbentuk cair jenis etomidate.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025, zat tersebut telah diklasifikasikan ke dalam golongan narkotika II.

Ketentuan larangan ini mencakup seluruh jajaran kepolisian mulai dari tingkat Markas Besar, Polda, Polres, hingga Polsek.

Setiap personel yang melanggar ketentuan pembatasan tersebut akan dijatuhi sanksi sesuai dengan peraturan internal yang berlaku.

Langkah pencegahan internal ini diharapkan dapat menjadi teladan yang baik bagi institusi lain serta masyarakat luas.