Kamar Dagang dan Industri Indonesia mengumpulkan masukan dari berbagai daerah guna menghimpun hambatan yang dihadapi dunia usaha.

Langkah tersebut bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mendukung proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Co-operation and Development.

Fokus Perizinan dan UMKM

Pemetaan ini menitikberatkan pada persoalan perizinan, kepastian regulasi, serta biaya kepatuhan yang dirasakan oleh para pelaku bisnis.

Ketua Komite Tetap BIAC-OECD Kadin Indonesia Rinawati Prihatiningsih menyatakan pengalaman di daerah penting agar reformasi membawa dampak nyata.

Proses aksesi tersebut membutuhkan konsistensi serta kolaborasi yang erat antara pihak pemerintah dengan para pelaku usaha.

Penyesuaian standar juga perlu memperhatikan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah yang membutuhkan panduan serta masa transisi.

Kadin menyiapkan kuesioner yang mencakup enam kelompok bidang utama untuk mengukur kesiapan anggota menghadapi standar OECD.

Setiap Kadin daerah dan Anggota Luar Biasa diminta menghimpun kasus prioritas beserta informasi aturan dan wilayah kejadian.

Indonesia sebelumnya telah menyerahkan Initial Memorandum kepada OECD pada 3 Juni 2025 untuk memulai fase teknis penelaahan.