Sistem seleksi kepegawaian pemerintahan di Indonesia ternyata menyimpan sejarah panjang yang berakar dari masa kolonial Belanda. Fondasi birokrasi tersebut mulai diletakkan pada masa kepemimpinan Herman Willem Daendels.

Daendels memegang jabatan sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada rentang tahun 1808 hingga 1811. Ia melakukan pembenahan besar-besaran terhadap sistem administrasi pemerintah.

Langkah tersebut diambil karena pemerintahan baru setelah runtuhnya VOC membutuhkan birokrasi yang lebih teratur. Sistem administrasi era VOC sebelumnya dinilai sangat rentan terhadap penyelewengan dan korupsi.

Sejarawan Djoko Marihandono dalam bukunya mencatat bahwa Daendels membawa pengaruh dari Revolusi Prancis dan model pemerintahan Napoleon Bonaparte.

Ia ingin mengubah pola lama menjadi sistem yang terpusat.

Dalam sistem baru itu, para pejabat ditempatkan berdasarkan hierarki dan kepangkatan tertentu. Pemerintah kolonial juga mulai memberikan gaji tetap sebagai imbalan atas pekerjaan mereka.

Sejarawan Ong Hok Ham juga menjelaskan bahwa para pejabat diberikan seragam serta tanda pangkat khusus. Aturan ini dibuat agar fungsi dan kedudukan setiap pegawai menjadi semakin jelas.

Pemberian penghasilan tetap bertujuan agar para pejabat tidak lagi mencari keuntungan tambahan melalui jabatan mereka. Setiap pegawai juga diwajibkan mengucapkan sumpah jabatan kepada atasannya masing-masing.

Seluruh tatanan administrasi yang dibangun pada masa lalu tersebut kemudian diwariskan hingga Indonesia merdeka. Sistem itu terus mengalami berbagai penyesuaian hingga pelaksanaan seleksi pegawai negeri pada masa modern.