Mahkamah Agung resmi mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh seorang advokat bernama HM Subhan.

Gugatan tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan sekolah menengah atas milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Melalui putusan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan yang menjadi syarat pencalonan Pilpres 2024 itu tidak sah.

Perkara kasasi ini terdaftar dengan nomor 742 K/TUN/2026 dan diputus oleh Hakim Ketua Yulius bersama dua anggota majelis hakim.

Perjalanan Panjang Gugatan di Pengadilan

Sebelum meraih kemenangan di tingkat kasasi, perkara hukum ini sempat mengalami dua kali kekalahan pada tingkat pertama dan banding.

HM Subhan mendaftarkan gugatan awal ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada 19 Februari 2026 dengan pihak tergugat yaitu Kemendikdasmen.

Dalam gugatannya, ia meminta pengadilan untuk menyatakan surat keterangan tertanggal 06 Agustus 2019 tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Majelis hakim PTUN Jakarta kemudian menjatuhkan putusan pada 21 Mei 2026 yang menyatakan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Tidak berhenti di situ, Subhan mengajukan upaya banding pada 29 Mei 2026 untuk melawan putusan tingkat pertama tersebut.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara lantas mengeluarkan putusan banding pada 12 Agustus 2026 yang menguatkan putusan PTUN Jakarta.

Upaya hukum berlanjut ketika Subhan mendaftarkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 24 Agustus 2026.

Berkas permohonan kasasi itu kemudian dikirimkan secara resmi pada Selasa, 22 September 2026, dengan nomor penerimaan tertentu.

Mahkamah Agung akhirnya menganulir seluruh putusan sebelumnya dan mengabulkan gugatan pemohon secara penuh dalam amar putusan kasasi.