BPJS Kesehatan memberikan tanggapan resmi terkait kabar viral di media sosial mengenai penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran bagi desil 6 hingga 10.

Isu tersebut menyebutkan bahwa penonaktifan kepesertaan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 November 2026 bagi peserta yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizzky Anugerah menegaskan bahwa penentuan tingkat desil bukanlah wewenang dari instansi yang dipimpinnya.

Menurut penjelasan Rizzky, penetapan tersebut sepenuhnya dikelola oleh pemerintah melalui kementerian serta lembaga yang berwenang mengatur data penerima bantuan.

Pihaknya menyatakan bahwa pemutakhiran data kepesertaan dilakukan secara berkala setiap bulan untuk mengganti data yang sudah tidak sesuai.

Proses pemutakhiran tersebut bertujuan untuk memastikan agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

Rizzky mengingatkan para peserta JKN untuk senantiasa memeriksa status kepesertaan mereka secara berkala, khususnya menjelang tanggal 1 November 2026.

Bagi peserta yang kepesertaannya dinonaktifkan tetapi masih membutuhkan bantuan, mereka dapat melaporkan kondisi tersebut kepada pemerintah setempat.

Laporan dapat disampaikan kepada kelurahan, kecamatan, atau dinas sosial terdekat dengan menyertakan surat keterangan medis jika sedang sakit.

Peserta juga dapat melakukan pengecekan status kepesertaan secara mandiri melalui aplikasi Mobile JKN, layanan WhatsApp, maupun Care Center.