Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan program pemutihan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor untuk masyarakat. Kebijakan ini berlaku mulai 2 November hingga 31 Desember 2026.

Fasilitas tersebut ditujukan agar wajib pajak dapat melunasi tunggakan tanpa dikenakan denda keterlambatan. Program ini mencakup pembebasan sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan informasi tersebut melalui akun Instagram resminya. Penghapusan sanksi diberikan secara otomatis kepada wajib pajak yang memenuhi ketentuan program.

Masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan khusus atau menjalani proses administrasi tambahan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Pembayaran tunggakan pajak juga dapat dilakukan secara daring.

Bagi warga yang memilih mengurus pembayaran melalui kantor Samsat, terdapat sejumlah dokumen yang harus disiapkan.

Untuk perpanjangan STNK tahunan, dokumen meliputi STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, serta KTP asli dan fotokopi pemilik.

Apabila pengurusan diwakilkan kepada orang lain, pemilik kendaraan harus menyertakan surat kuasa. Persyaratan tersebut berlaku untuk kendaraan perorangan.

Sementara itu, persyaratan perpanjangan STNK lima tahunan mencakup STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi, serta KTP asli pemilik beserta fotokopinya.

Proses lima tahunan juga mengharuskan kendaraan dibawa langsung ke kantor Samsat untuk pemeriksaan fisik.

Pemeriksaan fisik tersebut disertai penggantian pelat nomor kendaraan dan lembar STNK baru. Pengurusan lima tahunan yang diwakilkan juga wajib melampirkan surat kuasa beserta kendaraan yang bersangkutan.

Program kali ini tercatat sebagai periode kedua pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan yang diberlakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sepanjang 2026.

Sebelumnya, kebijakan serupa juga diberikan pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026.