Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap rencana Pemprov DKI Jakarta menerbitkan obligasi senilai Rp3,5 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta agar kondisi pasar keuangan global dicermati sebelum mengambil keputusan.

Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil usai menghadiri agenda Rapimnas Kadin 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Ia menilai situasi pasar global sedang kurang baik dan perlu menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah.

Selain faktor global, kenaikan suku bunga obligasi pemerintah pusat juga harus diperhitungkan secara matang. Menurut Suahasil, penerbitan surat utang tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku serta dinamika pasar.

Alternatif Pembiayaan APBN untuk Jakarta

Keputusan akhir menerbitkan obligasi tetap berada di tangan masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga membuka alternatif dukungan pembiayaan melalui APBN untuk sejumlah proyek pembangunan di Jakarta.

Komunikasi mengenai kebutuhan pendanaan tersebut sudah mulai berjalan antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI. Beberapa proyek di Jakarta bahkan telah memperoleh dukungan anggaran secara langsung maupun tidak langsung.

Dukungan tersebut mencakup belanja negara serta skema pembiayaan seperti proyek MRT Jakarta melalui mekanisme penerusan. Koordinasi serupa terus dilakukan oleh pemerintah pusat dengan berbagai daerah di Indonesia.

Pembahasan mengenai obligasi daerah juga sempat mengemuka dalam pertemuan Suahasil dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Dalam kesempatan itu, Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI sepenuhnya mengikuti keputusan pemerintah pusat.

Rencana penerbitan surat utang sebesar Rp3,5 triliun ditargetkan meluncur pada Juni 2027 mendatang.

Agenda tersebut dirancang bertepatan dengan peringatan lima abad Kota Jakarta dengan tenor maksimal tujuh tahun.