Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD memberikan tanggapan terkait kelanjutan posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden.

Hal tersebut menyusul adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA.

Mahfud menyatakan bahwa langkah lanjutan mengenai jabatan tersebut sepenuhnya berada di ranah politik. Menurutnya, pihak terkait dapat menentukan pilihan jalan politik yang akan ditempuh.

Lebih lanjut, Mahfud berpandangan bahwa proses pembuatan surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut perlu diproses secara hukum pidana.

Ia menilai pihak terkait seperti KPU dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah harus segera diperiksa.

Mahkamah Agung sebelumnya telah mengabulkan kasasi atas gugatan surat keterangan penyetaraan sekolah menengah atas milik Gibran Rakabuming Raka.

Amar putusan tersebut menyatakan bahwa surat keterangan yang menjadi syarat pencalonan dalam Pilpres 2024 itu tidak sah.

Pemberitahuan putusan kasasi bernomor 742 K/TUN/2026 tersebut diterima oleh pihak penggugat HM Subhan lewat e-court pada tanggal 30 Oktober 2026.

Sebelum putusan kasasi ini, Mahkamah Konstitusi juga sempat menolak gugatan serupa pada 6 Oktober.

Dalam pertimbangannya saat itu, Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa pihaknya tidak menemukan dokumen yang menunjukkan kepemilikan ijazah kelulusan luar negeri yang setara dengan tingkat SMA bagi Gibran.