Pemerintah Prancis mengerahkan sekitar 70.000 personel kepolisian untuk mengamankan demonstrasi besar pada 31 Oktober 2026.

Langkah pengamanan ketat ini diambil setelah muncul seruan aksi protes yang bertepatan dengan perayaan malam Halloween.

Imbauan Keselamatan KBRI Paris

KBRI Paris mengeluarkan imbauan resmi agar seluruh warga negara Indonesia meningkatkan kewaspadaan di tengah situasi tersebut.

WNI diminta menjauhi pusat keramaian, lokasi demonstrasi, serta fasilitas umum yang berpotensi menjadi titik kumpul massa.

Masyarakat juga diimbau untuk memantau informasi perjalanan dan mematuhi arahan dari otoritas keamanan setempat.

Rancangan Undang-Undang Baru

Senat Prancis sebelumnya menyetujui rancangan aturan yang mengatur pertanggungjawaban peserta aksi atas kerusakan ruang publik.

Aturan tersebut memuat kewajiban ganti rugi serta wewenang bagi aparat untuk menindak konten provokatif di media sosial.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nuñez menyatakan bahwa tanggal 31 Oktober menghadirkan risiko kerusuhan publik yang sangat tinggi akibat seruan dari kelompok sayap kiri radikal dan gerakan Rompi Kuning.

Pertemuan yang berpotensi memicu gangguan tersebut dipastikan akan dilarang oleh pemerintah.

Ketegangan ini bermula dari demonstrasi sebelumnya pada 17 Oktober yang berakhir ricuh dengan aksi penjarahan dan perusakan bangunan.

Protes yang awalnya digerakkan oleh para siswa terkait kondisi sistem pendidikan di kawasan pinggiran kini telah meluas menuntut perbaikan biaya hidup dan mengatasi ketidaksetaraan.

Sementara itu, KBRI Berlin turut mengeluarkan peringatan serupa bagi warga negara Indonesia di Jerman agar memantau situasi serta memeriksa layanan transportasi publik sebelum bepergian.

Di sisi legislatif, Senat Prancis mengesahkan aturan yang mewajibkan peserta aksi membayar ganti rugi atas kerusakan publik serta memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk menindak konten provokatif di media sosial.