5. Kenya

Perubahan undang-undang pendidikan yang ditandatangani Presiden Uhuru Kenyatta mewajibkan pemerintah menyediakan pembalut yang cukup, berkualitas, dan gratis bagi setiap siswi terdaftar — lengkap dengan mekanisme pembuangan yang aman dan ramah lingkungan.

6. Afrika Selatan

Satu-satunya entri dalam daftar ini yang dirinci menghapus pajak: pada Oktober 2018 Menteri Keuangan Tito Mboweni menghapus pajak atas produk menstruasi, sekaligus menyatakan dukungan penyediaan produk gratis bagi siswi. Sumber daftar ini tidak mencantumkan tarif sebelum maupun sesudahnya.

7. Botswana

Sejak Agustus 2017, anak perempuan usia sekolah mendapat akses pembalut gratis — buah kampanye "Ensuring the Dignity of Women" yang dimulai 2015 — untuk mengurangi hambatan ekonomi yang mengganggu pendidikan.

8. Korea Selatan (Seoul)

Pemerintah Kota Seoul menguji pembagian produk menstruasi gratis di 10 lokasi publik mulai Oktober 2018. Negara ini juga lebih dulu punya hak cuti menstruasi bagi pekerja perempuan sejak 2001.

9. Uganda

Janji Presiden Yoweri Museveni pada 2016 untuk menyediakan pembalut bagi siswi menuai kritik karena pelaksanaannya tidak berjalan sesuai harapan; kekosongan itu kemudian diisi kemitraan pemerintah dengan Palang Merah Uganda (program Keep a Girl in School Initiative) dan produsen pembalut pakai ulang AFRIpads.

10. Zambia

Pembagian pembalut gratis diumumkan pada 2017 dengan fokus anak perempuan di pedesaan dan komunitas kurang terlayani, dan mulai dilaksanakan pada 2019.

11. Prancis

Wilayah Île-de-France membagikan produk menstruasi organik gratis di sekolah menengah mulai September 2020; pada Februari 2021 universitas diarahkan menyediakan dispenser tampon dan pembalut gratis — sejalan dukungan Presiden Emmanuel Macron mengatasi kemiskinan menstruasi.