Kemiskinan menstruasi — kesulitan memperoleh produk menstruasi karena keterbatasan ekonomi — dijawab berbagai negara dan wilayah dengan cara berbeda: sebagian menggratiskan produknya, sebagian memangkas pajaknya. Berikut daftar 14 negara dan wilayahnya, sementara di Indonesia Direktorat Jenderal Pajak menegaskan pembalut tetap barang kena pajak dengan beban PPN efektif 11 persen untuk barang nonmewah.

1. Skotlandia

Yang paling luas: sejak 15 Agustus 2022, undang-undang Period Products (Free Provision) (Scotland) Act 2021 mewajibkan pemerintah daerah dan penyelenggara pendidikan menyediakan produk menstruasi gratis bagi siapa pun yang membutuhkannya — bisa diambil di sekolah, pusat komunitas, klub pemuda, dan apotek yang berpartisipasi. Program sukarela yang didanai pemerintah sudah berjalan sejak 2018.

2. Selandia Baru

Produk menstruasi gratis di sekolah, diumumkan Perdana Menteri Jacinda Ardern pada Februari 2021 setelah uji coba di Waikato, lalu diperluas nasional pada tahun yang sama — agar pelajar tidak kehilangan waktu belajar hanya karena menstruasi.

3. Australia (Victoria dan New South Wales)

Victoria menjadi negara bagian pertama yang menerapkan produk menstruasi gratis bagi siswa sekolah negeri secara luas pada 2020; New South Wales menyusul dengan program percontohan pada Maret 2021.

4. Amerika Serikat

Tidak ada kebijakan federal — aturannya lahir di tingkat kota dan negara bagian: New York City mewajibkan produk gratis di sekolah negeri sejak 2016 (diperluas di tingkat negara bagian pada 2018), New Hampshire mengesahkan aturan terkait pada 2019, Virginia mewajibkannya di toilet sekolah menengah, Washington mewajibkannya di sekolah negeri dan perguruan tinggi mulai tahun ajaran 2022–2023, dan Illinois memperluasnya ke toilet kampus serta tempat penampungan tunawisma lewat undang-undang Agustus 2021.