Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan produk sanitasi yang aman.

Isu ini mengemuka seiring perdebatan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai untuk produk kebutuhan menstruasi perempuan.

Menteri PPPA Arifah Fauzi menyatakan bahwa proses biologis tersebut merupakan siklus rutin yang tidak bisa dihindari.

Karena itu, ketersediaan produk yang layak sangat krusial terutama bagi masyarakat dari kalangan ekonomi rentan.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi yang menyoroti perlunya dukungan banyak pihak terkait.

Arifah menekankan bahwa kebutuhan khusus kaum perempuan harus masuk dalam pertimbangan penyusunan kebijakan lintas sektor.

Prinsip keadilan gender serta dampak kebijakan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar harus terus diperhatikan secara saksama.

Kementerian PPPA berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang berperspektif gender dalam penyediaan produk sanitasi.

Ketersediaan barang tersebut dinilai berkaitan erat dengan hak asasi perempuan atas kesehatan dan juga kebersihan.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia turut memberikan pandangan terkait polemik pengenaan pajak tersebut.

Ketua Pengurus Harian YLKI Niti Emiliana berpendapat bahwa produk sanitasi tidak bisa disamakan dengan barang konsumsi biasa.

Menurut Niti, kebutuhan terhadap pembalut bersifat esensial karena berhubungan langsung dengan martabat serta kesehatan.