Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka kemungkinan memangkas kuota produksi bijih nikel dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya 2027.

Kebijakan tersebut mempertimbangkan kelebihan pasokan nikel global sekitar 750.000 metrik ton serta melemahnya permintaan domestik.

Evaluasi Persediaan Global

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan pemerintah akan memperhitungkan persediaan di bursa berjangka.

Pemerintah mengantisipasi tambahan pasokan dari produksi domestik agar kondisi kelebihan stok di pasar internasional tidak semakin besar.

Kuota RKAB 2027 berpotensi lebih rendah dibandingkan kuota produksi 2026 hasil revisi yang mencapai 290 juta hingga 300 juta metrik ton.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia Meidy Katrin Lengkey meminta pemerintah menyesuaikan kuota berdasarkan permintaan global.

Sejumlah wilayah di Indonesia juga mengalami pengurangan permintaan bijih nikel akibat kondisi kelebihan pasokan yang sedang terjadi.

Tekanan Industri Pengolahan

Asosiasi Penambang Nikel Indonesia menyoroti persoalan harga pembelian bijih oleh fasilitas pemurnian yang berada di bawah Harga Patokan Mineral.

Sejumlah smelter membeli bahan baku di bawah HPM karena menghadapi tekanan biaya operasional yang melampaui harga jual produk.

Forum Industri Nikel Indonesia memperkirakan produksi nikel olahan sepanjang 2026 turun 3,5% hingga 4% menjadi sekitar 2,4 juta metrik ton.

Penurunan tersebut dipengaruhi melemahnya produksi nickel pig iron, penurunan tingkat utilisasi, serta pengalihan penggunaan tanur.

Smelter berbasis high pressure acid leach juga menghadapi tekanan operasional akibat kenaikan harga sulfur dan bijih limonit.

Keterbatasan pasokan air akibat fenomena El Niño turut memperberat operasional fasilitas pengolahan tersebut di sektor pertambangan.