Pemerintah berencana mengalihkan alokasi batu bara khusus pembangkit listrik tenaga uap milik smelter kepada PT PLN dan pembangkit swasta.

Kebijakan strategis tersebut disiapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melalui revisi aturan domestic market obligation.

Tahap Final Pembahasan

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyatakan pembahasan penghapusan sektor smelter dari kelompok penerima DMO telah mencapai tahap final.

Penyaluran bahan bakar untuk pembangkit captive milik smelter nantinya tidak lagi diperhitungkan sebagai realisasi kewajiban pasokan domestik.

Sektor smelter selama ini tidak memperoleh fasilitas harga khusus batu bara DPO dan pasokannya akan berada di luar perhitungan alokasi.

Pemerintah sebelumnya mengkaji agar penugasan DMO lebih difokuskan kepada PLN dan berbagai industri prioritas lainnya.

Meski demikian, Ketua Indonesia Mining and Energy Forum Singgih Widagdo menilai pengalihan alokasi tersebut belum tentu menyelesaikan seluruh persoalan pasokan.

Pembangkit listrik milik PLN diketahui lebih banyak membutuhkan pasokan cadangan batu bara dengan kualitas menengah.

Cadangan batu bara kelas menengah sendiri tercatat hanya mencakup sekitar 15% dari total keseluruhan produksi nasional.

Berdasarkan data Trendasia, realisasi DMO batu bara sepanjang 2025 telah mencapai 254 juta metrik ton secara keseluruhan.

Dari total volume tersebut, PLTU captive tercatat menyerap 78,5 juta metrik ton dan PLN menggunakan 145,5 juta metrik ton.