Juru bicara Pandu Sjahrir menegaskan bahwa status kepemilikan saham tidak boleh disamakan dengan tanggung jawab atas tindakan perusahaan.

Ia menyatakan bahwa Pandu sepenuhnya menghormati kewenangan Otoritas Jasa Keuangan serta mendukung penegakan aturan pasar modal secara kuat dan adil.

Komitmen tersebut juga mencakup dukungan terhadap peningkatan transparansi, tata kelola yang baik, dan kepercayaan investor di pasar modal Indonesia.

Sorotan MSCI dan Sanksi Regulator

Kasus ini muncul ketika Indonesia tengah menghadapi perhatian serius dari MSCI terkait transparansi struktur kepemilikan saham dan potensi perdagangan terkoordinasi.

Persoalan tersebut dinilai dapat menghambat pemulihan kepercayaan investor internasional dan memicu risiko keluarnya modal dalam jumlah besar.

Sejak peringatan dikeluarkan MSCI, indeks saham acuan Indonesia mengalami penurunan sekitar 10% dan berkinerja paling buruk di Asia dalam periode tersebut.

Dalam beberapa bulan terakhir, MSCI telah menyampaikan berbagai persoalan pasar modal Indonesia kepada sejumlah pejabat pemerintah secara tertutup, termasuk kepada Pandu Sjahrir.

Sebagai bagian dari komunikasi tersebut, Pandu sempat bertemu dengan CEO MSCI Henry Fernandez di New York dan menghadiri kegiatan Danantara di Bangkok.

Pertemuan itu dilakukan untuk mendiskusikan langkah agar Indonesia terhindar dari penurunan klasifikasi status pasar.

Otoritas Jasa Keuangan sendiri menjatuhkan sanksi denda dengan total nilai Rp2,1 triliun atau sekitar US$117 juta kepada tiga perusahaan terkait perkara ini.

Regulator tidak secara khusus mengungkap identitas seluruh pihak yang dikenai sanksi, namun penindakan ini menjadi bagian dari upaya pembenahan sektor keuangan.

Peristiwa tersebut menempatkan persoalan Supra Sekuritas sebagai sorotan penting dalam penegakan aturan dan transparansi pasar modal nasional.