Pemerintah Indonesia dijadwalkan mulai menerapkan pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi digital luar negeri.

Kebijakan tersebut menggunakan sistem khusus dan dijadwalkan mulai berjalan pada 9 November 2026 mendatang.

Langkah ini melibatkan sektor perbankan, perusahaan teknologi finansial, hingga marketplace guna meningkatkan penerimaan negara.

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo menyatakan bahwa lembaga keuangan wajib berpartisipasi.

Partisipasi tersebut mencakup mekanisme pemungutan serta penyetoran pajak yang sebelumnya tidak dipungut secara optimal.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas fiskal di bawah pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mempersiapkan penerapan sistem tersebut dengan melibatkan 30 platform potensial.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut koordinasi terus dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur penyelenggara.

Data DJP mencatat 5,5 juta transaksi pada periode 25 September hingga 11 Oktober 2026 dengan nilai potensi pajak sekitar Rp 10 triliun.

Koordinasi dan Kesiapan Sistem Pembayaran

Pelaksanaan kebijakan ini turut dikoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan serta Bank Indonesia guna mempercepat persiapan para penerbit instrumen pembayaran.

Integrasi tersebut mencakup sistem pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard untuk memastikan kelancaran teknis di lapangan.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat lima platform perbankan dan satu perusahaan teknologi finansial telah mulai menjalankan pemungutan sejak akhir September lalu.

Dengan asumsi tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11 persen, potensi pungutan dari jutaan transaksi tersebut diperkirakan mencapai triliunan rupiah.

Kendati demikian, otoritas pajak masih berada dalam tahap stabilisasi dan menunggu seluruh platform terintegrasi sebelum menetapkan estimasi final.