Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan adanya kerugian keuangan negara yang mencapai kisaran triliunan rupiah.

Kerugian tersebut berkaitan langsung dengan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan negara di sektor cukai.

Perkara rasuah ini melibatkan nama perusahaan besar PT Djarum dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa kasus ini merupakan pengembangan dari perkara Bea Cukai sebelumnya.

Lembaga antirasuah tersebut menerbitkan surat perintah penyidikan baru pada bulan Oktober ini.

Tim penyidik langsung bergerak melakukan tindakan penggeledahan di beberapa lokasi strategis.

Lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan meliputi Kantor Pusat PT Djarum serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Kudus.

Wilayah Kudus, Jawa Tengah, dipilih karena menjadi pusat pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik.

Kendati demikian, pihak lembaga penegak hukum belum merinci waktu pasti terjadinya praktik penyimpangan tersebut.

Penyidik berencana menarik waktu penyelidikan beberapa tahun ke belakang guna menelusuri awal mula praktik lancung itu.

Rangkaian penggeledahan lanjutan di wilayah Kudus masih berfokus pada upaya pencarian dan pengumpulan barang bukti.

Budi menegaskan langkah hukum ini murni penegakan hukum terhadap dugaan penyalahgunaan penerimaan negara sektor cukai.

Sementara itu, manajemen PT Djarum melalui Corporate Communication Senior Manager Group, Budi Darmawan, memberikan tanggapan.

Pihak perusahaan menyatakan sikap menghormati serta menaati seluruh proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK.