Menteri Pertanian merangkap Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman mengambil tindakan tegas dengan mencopot delapan pejabat.

Pencopotan tersebut berkaitan langsung dengan temuan kasus dugaan pengoplosan beras subsidi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Sanksi Tegas dan Proses Hukum yang Berjalan

Selain delapan orang yang dicopot dari jabatannya, dua pejabat lainnya di lingkungan instansi tersebut juga memperoleh surat peringatan.

Amran menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pimpinan atas penyalahgunaan komoditas beras murah di wilayah Jakarta.

Pemeriksaan terhadap kemungkinan keterlibatan para pegawai tersebut kini masih terus berjalan secara intensif oleh pihak berwenang.

Dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, ia merinci total ada sepuluh orang yang menerima sanksi administratif berupa pencopotan dan peringatan.

Praktik pengoplosan beras SPHP ini sebelumnya terdeteksi sempat terjadi di kawasan Matraman serta Pasar Induk Beras Cipinang.

Modus operandi pelaku melibatkan pembelian beras subsidi melalui mekanisme resmi untuk kemudian dipindahkan ke dalam karung kemasan lain.

Beras tersebut kemudian dijual kembali sebagai beras kategori premium dengan harga yang jauh lebih tinggi demi meraup keuntungan.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan enam pejabat Bulog dinonaktifkan sementara dua lainnya dari Bapanas.

Penonaktifkan ini bertujuan untuk mencegah potensi hilangnya barang bukti selama proses investigasi internal maupun kepolisian berlangsung.

Bulog mencatat seorang tersangka berinisial RH merupakan mitra Rumah Pangan Kita yang memesan beras melalui aplikasi Klik SPHP.

Pemerintah berencana memperketat pengawasan distribusi pangan guna memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.