Pemerintah memperketat pengawasan harga kebutuhan pokok melalui sanksi administratif hingga pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan kebijakan itu di Jakarta pada Selasa (10/11/2026) melalui Surat Edaran Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 456 Tahun 2026.

Aturan tersebut mengatur penindakan atas pelanggaran Harga Pembelian Pemerintah, Harga Eceran Tertinggi, serta harga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Ketentuan ini mencakup beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, dan sejumlah pangan pokok tertentu.

Ancaman Pidana dan Tahapan Sanksi

Amran menyatakan pelanggaran di bidang pangan dapat berujung pada hukuman penjara maksimal tujuh tahun dan denda hingga Rp 1,5 miliar.

"Nah sanksi pidana, ini kan sesuai undang-undang kan, pidana itu maksimal 7 tahun penjara.

Denda, nah ini yang terbaru, denda Rp 1,5 miliar," ujar Amran dalam konferensi pers di Jakarta.

Penerapan hukuman dilakukan secara bertahap dan tidak langsung menjatuhkan sanksi terberat.

Tindakan awal dapat berupa sanksi administratif dan peringatan tertulis, kemudian denda hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

Langkah berikutnya meliputi pencabutan izin usaha serta penarikan pangan pokok yang beredar tidak sesuai ketentuan.

Mekanisme penindakan pidana diatur dalam poin 4 surat edaran tersebut.

Surat edaran itu memberi kewenangan penindakan kepada Kepala Bapanas, gubernur, bupati atau wali kota, kapolda, pangdam, kapolres, dandim, serta aparat penegak hukum.

Pelaksanaan tindakan dilakukan setelah pengawas menyampaikan laporan sesuai kewenangan masing-masing.

Poin 4 huruf b menyebut sanksi pidana dikenakan bila hasil pengawasan menunjukkan bukti awal tindak pidana di bidang pangan.