Persaingan untuk memimpin pemerintahan Israel belum menghasilkan kepastian setelah Benjamin Netanyahu mengungguli pemimpin oposisi Gadi Eisenkot.

Pemilu tersebut berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026, dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai sekitar 78% menjelang penutupan tempat pemungutan suara.

Berdasarkan hampir 93% suara yang telah dihitung, koalisi sayap kanan religius Netanyahu diproyeksikan memperoleh 53 dari 120 kursi parlemen.

Sementara itu, blok yang dipimpin oleh Eisenkot meraih 48 kursi dalam penghitungan sementara yang berlangsung ketat.

Kenaikan dukungan terhadap dua partai Arab Israel menjadi faktor penting dalam perebutan mayoritas di parlemen.

Kedua partai tersebut diproyeksikan menguasai total 19 kursi, yang berpotensi memengaruhi negosiasi pembentukan pemerintahan berikutnya.

Hasil penghitungan sementara tersebut juga memicu tekanan di pasar keuangan Israel setelah pemungutan suara selesai.

Nilai tukar shekel melemah sekitar 2% terhadap dolar AS, mencatat penurunan terdalam sejak bulan Juni lalu.

Indeks saham acuan Tel Aviv juga merosot sebesar 5% di tengah ketidakpastian politik domestik yang sedang terjadi.

Presiden Isaac Herzog diperkirakan membutuhkan beberapa hari untuk menentukan kandidat yang akan menerima mandat membentuk koalisi.

Apabila upaya tersebut gagal dilakukan, pemilu ulang dapat berlangsung dalam beberapa bulan mendatang di negara tersebut.

Netanyahu, yang kini berusia 77 tahun, menyampaikan keyakinannya bahwa koalisinya memiliki dukungan cukup untuk mempertahankan kekuasaan.

Dalam pidatonya di Yerusalem, ia menyatakan bahwa bloknya memiliki mayoritas yang jelas dan menentukan.

Eisenkot, yang merupakan mantan jenderal berusia 66 tahun, berupaya menggambarkan dirinya sebagai alternatif terhadap pemerintahan Netanyahu.

Ia menilai pemerintahan sayap kanan yang berkuasa saat ini sebagai koalisi kegagalan yang telah kehilangan kepercayaan rakyat.

Isu keamanan menjadi salah satu pertimbangan utama pemilih setelah rangkaian konflik bersenjata dan operasi militer.

Siapa pun yang memimpin pemerintahan berikutnya akan menghadapi tekanan anggaran pertahanan dan biaya hidup yang tinggi.