Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Ghufron memberikan tanggapan atas usulan Dewan Ekonomi Nasional.

Usulan tersebut berkaitan dengan kajian ulang definisi tindak pidana korupsi serta unsur kerugian negara.

Ghufron menilai evaluasi aturan hukum sangat diperlukan guna memastikan batas yang jelas antara korupsi dan risiko bisnis.

Menurutnya, kerugian keuangan negara tidak boleh otomatis dianggap sebagai kejahatan jika terjadi akibat kesalahan administrasi atau kelalaian.

Ia menjelaskan bahwa keputusan bisnis yang diambil secara iktikad baik namun merugikan perlu mendapat perhatian khusus.

Evaluasi tersebut harus ditempatkan dalam kerangka meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di tanah air.

Dorong Evaluasi Komprehensif Tanpa Kurangi Perkara

Pembaruan aturan hukum dipandang harus mampu menjamin pelaku korupsi tetap bertanggung jawab secara adil.

Di sisi lain, langkah ini bertujuan mencegah tindakan yang bukan korupsi agar tidak keliru diproses sebagai tindak pidana.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga harus diukur melalui keberhasilan pencegahan pada berbagai sektor strategis.

Sektor tersebut mencakup pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengelolaan anggaran, hingga badan usaha milik negara.

Ghufron turut menekankan pentingnya mengukur kecukupan jangkauan hukum terhadap bentuk kejahatan baru. Beberapa di antaranya meliputi suap sektor swasta, perdagangan pengaruh, hingga kekayaan yang tidak dapat dijelaskan sumbernya.