Otoritas Jasa Keuangan bersama pemerintah mempercepat pembenahan pasar modal Indonesia.

Langkah tersebut dilakukan setelah evaluasi Morgan Stanley Capital International menyoroti sektor penegakan hukum.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan penegakan hukum merupakan satu-satunya aspek yang belum memenuhi ekspektasi.

Aspek lain seperti keterbukaan informasi, transparansi, serta likuiditas dinilai telah dipenuhi oleh pihak otoritas pasar modal.

Sebagai bagian dari penguatan penindakan, OJK menjatuhkan sanksi bernilai besar dalam sejumlah kasus pelanggaran.

Pemerintah turut mempercepat reformasi tata kelola pasar modal menjelang tenggat penyampaian masukan kepada MSCI.

Agenda reformasi mencakup transparansi kepemilikan saham dan penerapan minimum free float sebesar 15 persen.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan langkah strategis tersebut dalam sebuah diskusi di Jakarta.

Langkah Pemerintah dan Satuan Tugas

Pemerintah menyiapkan pembentukan satuan tugas bersama yang melibatkan Kementerian Keuangan, OJK, Bursa Efek Indonesia, serta Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Pelaksanaan reformasi tata kelola ini juga akan disertai dengan peta jalan dan dialog bersama para investor global.

Selain itu, pemerintah turut menyoroti kondisi ekonomi makro yang tetap terkendali di tengah dinamika pasar keuangan global.

Edukasi kepada masyarakat juga ditekankan agar kegiatan investasi di pasar modal dapat dilakukan secara rasional demi menjaga stabilitas nasional.