Pemerintah Prancis menyiapkan dana sebesar 4 miliar euro atau sekitar Rp81 triliun untuk merenovasi sekolah menengah atas. Kebijakan ini juga mencakup rencana menambah kapasitas pendidikan tinggi.

Langkah tersebut diambil untuk meredam gelombang demonstrasi siswa yang meluas menjadi protes nasional. Rangkaian aksi ini menyoroti buruknya fasilitas sekolah serta kekurangan guru.

Gelombang demonstrasi bermula pada pertengahan September ketika siswa memprotes ruang kelas yang terlalu padat. Kekurangan tenaga pengajar dan bangunan sekolah yang sudah usang turut menjadi pemicu utama.

Aksi blokade dan pawai kemudian berkembang menjadi protes nasional terkait biaya hidup pada awal Oktober. Jumlah peserta aksi tercatat lebih dari 500.000 orang dan diwarnai kerusuhan.

Menteri Pendidikan Edouard Geffray menyampaikan rencana pendanaan tersebut dalam pidato televisi pada Senin, 26 Oktober 2026. Dana itu akan disalurkan sebagai pinjaman kepada pemerintah daerah pengelola SMA.

Pemerintah juga berencana mereformasi Parcoursup, sistem yang digunakan untuk menentukan penempatan calon mahasiswa di perguruan tinggi. Sistem ini sebelumnya menuai kritik karena dinilai tidak transparan.

Pemerintah menargetkan jumlah siswa maksimal 28 orang per kelas pada tahun kedua pendidikan menengah. Kebijakan ini merespons keluhan kepadatan ruang belajar yang memicu demonstrasi.

Presiden Emmanuel Macron memperingatkan potensi peningkatan risiko keamanan menjelang aksi protes berikutnya. Macron menyampaikan penilaian tersebut saat berkunjung ke Marseille.

Serikat pekerja terbesar di Prancis mendukung demonstrasi dan pemogokan lanjutan yang dijadwalkan pada 5 November 2026. Kepolisian Paris juga memberlakukan larangan demonstrasi di kawasan pusat ibu kota.