Gangguan pasokan bahan bakar minyak yang memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum Bali memerlukan pengawasan distribusi yang lebih ketat.

Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik, Sofyano Zakaria, meminta Pertamina serta pemerintah memperkuat pemantauan stok secara real time.

Langkah tersebut bertujuan mengevaluasi sistem distribusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.

Pengawasan perlu mencakup seluruh rantai penyaluran bahan bakar, mulai dari ketersediaan persediaan hingga kapasitas pelayanan.

Pemerintah juga perlu membantu mengidentifikasi penyebab utama dari setiap gangguan pasokan yang terjadi di lapangan.

Menurut Sofyano, penelusuran kelangkaan harus disesuaikan dengan kondisi riil agar penanganan masalah bisa tepat sasaran.

Koordinasi erat antara Pertamina, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, BPH Migas, serta aparat penegak hukum sangat diperlukan.

Kerja sama lintas sektor ini penting untuk menjaga kelancaran penyaluran bahan bakar minyak sesuai kebutuhan wilayah.

Pemerintah daerah berperan memetakan kebutuhan, sementara aparat penegak hukum mencegah penimbunan serta penyalahgunaan.

Penanganan gangguan pasokan harus disertai evaluasi terukur melalui kondisi pelayanan langsung di lapangan.

Pertamina sebelumnya menyatakan telah memperkuat pasokan dan keandalan distribusi bahan bakar hingga ke stasiun pengisian.

Upaya operasional mencakup penambahan jam kerja mobil tangki serta petugas stasiun dalam kondisi tertentu.