Untuk jenis sanksi lainnya, besaran pengurangan mengikuti ketentuan khusus dalam lampiran keputusan tersebut.

Wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas ini wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat 1 Oktober 2028.

Syarat Pengajuan Keringanan Sanksi Pajak

Permohonan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PMK Nomor 118 Tahun 2024 yang diubah dengan PMK Nomor 71 Tahun 2026.

Syarat pertama, wajib pajak tidak sedang mengajukan gugatan atau upaya hukum lainnya di pengadilan.

Kondisi tersebut harus dibuktikan lewat surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh wajib pajak.

Syarat kedua, jika sebelumnya sudah mengajukan gugatan, pemohon harus melampirkan permohonan pencabutan upaya hukum tersebut.

Syarat ketiga, wajib pajak menyampaikan surat pernyataan bermeterai bahwa sanksi timbul akibat kekhilafan.

Syarat keempat, fasilitas ini hanya diberikan terhadap sanksi administratif yang belum dibayar atau dilunasi.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan pemutihan pajak bagi pelanggar.

Wajib pajak tetap memiliki kewajiban penuh untuk melunasi pokok utang pajak mereka.

Aturan terbaru menetapkan pembayaran wajib pajak akan diperhitungkan terlebih dahulu untuk melunasi pokok utang.

Langkah ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban pokok sekaligus memanfaatkan penghapusan sanksi.