Program Satu Orang Satu Rekening Dapat Alokasi Anggaran Rp1,28 Triliun
Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp1,28 triliun guna membuka rekening perbankan bagi 25 juta masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4.
Program satu orang satu rekening ini memberikan setoran awal sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening baru yang didaftarkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan alokasi tersebut dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.
Tantangan Infrastruktur dan Potensi Rekening Tidak Aktif
Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai pelaksanaan program ini perlu menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur.
Kondisi geografis yang sulit serta kebiasaan transaksi tunai berisiko membuat rekening baru menjadi tidak aktif atau dormant account.
Untuk mencegah risiko tersebut, pemerintah disarankan memperkuat agen perbankan di desa dan memberikan pendampingan kepada nasabah.
Integrasi Pembayaran dan Mekanisme Berbasis NIK
Langkah berikutnya adalah mengintegrasikan layanan perbankan formal dengan sistem pembayaran digital lokal yang sudah biasa digunakan masyarakat.
Integrasi ini dirancang untuk memberikan keleluasaan bagi warga dalam mencairkan atau membelanjakan bantuan sesuai dengan ketersediaan infrastruktur di daerah masing-masing.
Program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna memperluas kepemilikan rekening perbankan bagi Warga Negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas.
Pemerintah menyiapkan mekanisme pembukaan rekening melalui aplikasi digital yang akan dikembangkan oleh BRI dan BSI.
Aplikasi tersebut menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai basis identifikasi untuk mempermudah proses verifikasi data.
Dalam tahap persiapannya, data calon nasabah disusun menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dengan melibatkan Badan Pusat Statistik serta Lembaga Penjamin Simpanan.
Airlangga menambahkan bahwa rekening berbasis NIK tersebut nantinya akan dimanfaatkan secara luas untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial.
Pemerintah sendiri menargetkan peningkatan inklusivitas keuangan hingga mencapai 99 persen melalui pelaksanaan program strategis ini.
Update Terbaru
Polemik Ijazah Anggota DPR, KPU Nyatakan Seluruh Legislator Penuhi Standar
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Peluang Reli IHSG Hari Ini Disertai Deretan Rekomendasi Saham Unggulan Analis
Rabu / 18-11-2026, 07:14 WIB
Erling Haaland Lebih Produktif dari Mbappe di Timnas Norwegia
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Delapan Saksi Penyadapan Presiden Menunggu Perlindungan LPSK
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jubir Gerindra Tegaskan Dukungan Cawapres untuk Dasco Tak Ingin Mendahului Prabowo
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Cara Efektif Asah Kemampuan Otak Anak dengan Aktivitas Mudah
Rabu / 18-11-2026, 07:07 WIB
Jadwal MotoGP Portugal 2026 Diubah, Marc Marquez di Ambang Juara
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Mikroba Beku 40.000 Tahun di Alaska Dicairkan, Enam Bulan Kemudian Membentuk Koloni Berlendir
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Hubungan Militer Indonesia dan AS Disorot Trump dalam KTT
Rabu / 18-11-2026, 07:00 WIB
Pilrek UPNVJ Terhenti Usai Pengaduan Pascawawancara Kandidat
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Wayne Rooney Akui Pernah Berpikir Bunuh Diri di Puncak Karier Manchester United
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
WUP Ujung Kulon Ditetapkan, Aktivitas Tambang Menunggu Izin
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
IHSG Melemah 0,3 Persen ke Level 5.304,76 di Tengah Tren Sideways
Rabu / 18-11-2026, 06:56 WIB
Koreksi Tajam Mengintai Harga Emas Menuju Level US$3.400
Rabu / 18-11-2026, 06:50 WIB






