Pemerintah mengalokasikan dana senilai Rp1,28 triliun guna membuka rekening perbankan bagi 25 juta masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4.

Program satu orang satu rekening ini memberikan setoran awal sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening baru yang didaftarkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan alokasi tersebut dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

Tantangan Infrastruktur dan Potensi Rekening Tidak Aktif

Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai pelaksanaan program ini perlu menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur.

Kondisi geografis yang sulit serta kebiasaan transaksi tunai berisiko membuat rekening baru menjadi tidak aktif atau dormant account.

Untuk mencegah risiko tersebut, pemerintah disarankan memperkuat agen perbankan di desa dan memberikan pendampingan kepada nasabah.

Integrasi Pembayaran dan Mekanisme Berbasis NIK

Langkah berikutnya adalah mengintegrasikan layanan perbankan formal dengan sistem pembayaran digital lokal yang sudah biasa digunakan masyarakat.

Integrasi ini dirancang untuk memberikan keleluasaan bagi warga dalam mencairkan atau membelanjakan bantuan sesuai dengan ketersediaan infrastruktur di daerah masing-masing.

Program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna memperluas kepemilikan rekening perbankan bagi Warga Negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas.

Pemerintah menyiapkan mekanisme pembukaan rekening melalui aplikasi digital yang akan dikembangkan oleh BRI dan BSI.

Aplikasi tersebut menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai basis identifikasi untuk mempermudah proses verifikasi data.

Dalam tahap persiapannya, data calon nasabah disusun menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional dengan melibatkan Badan Pusat Statistik serta Lembaga Penjamin Simpanan.

Airlangga menambahkan bahwa rekening berbasis NIK tersebut nantinya akan dimanfaatkan secara luas untuk mendukung berbagai program pemerintah, termasuk penyaluran bantuan sosial.

Pemerintah sendiri menargetkan peningkatan inklusivitas keuangan hingga mencapai 99 persen melalui pelaksanaan program strategis ini.