Polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memicu tanggapan dari kalangan politik setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait perkara tersebut.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Gibran secara sepihak.

Dalam keterangannya pada Minggu (25/10), Azis mengingatkan bahwa desakan politik untuk memberhentikan wakil presiden tidak dapat dianggap sebagai kewajiban konstitusional presiden.

Menurut dia, proses pemecatan atau pemberhentian presiden maupun wakil presiden harus mengikuti mekanisme resmi yang telah ditetapkan di dalam UUD 1945.

Azis merujuk Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang secara jelas mengatur tata cara pemberhentian seorang presiden dan wakil presiden.

Ia menilai tekanan politik dari berbagai pihak sama sekali tidak dapat menggantikan prosedur konstitusional yang sudah berlaku tersebut.

Lebih lanjut, Azis menyoroti Putusan MK Nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 yang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.

Mahkamah Konstitusi menilai para pemohon dalam perkara tersebut tidak mempunyai kedudukan hukum yang sah.

Ia berpendapat bahwa jalur pemakzulan memang tersedia dalam sistem ketatanegaraan, tetapi harus berdasarkan alasan dan pembuktian yang sesuai.

Azis juga mengakui pertimbangan hukum MK memuat persoalan mengenai bukti pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Namun, ia membedakan pertimbangan tersebut dari amar putusan yang sama sekali tidak membatalkan jabatan Gibran.

Selain membahas aspek konstitusional, Azis menekankan pentingnya penjelasan hukum yang dapat membantu masyarakat memahami batas kewenangan lembaga.

Ia meminta para elite politik untuk mengarahkan perhatian kembali pada berbagai persoalan publik yang lebih mendesak.

Menurut Azis, waktu yang habis untuk ketidakpastian politik seharusnya dipakai untuk memperbaiki sekolah dan membuka lapangan pekerjaan.